BANDUNG BARAT – warnaJembar.com // Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Fraksi PKB, Asep Dendi, menegaskan bahwa partainya menyambut positif berbagai wacana yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk terkait pemekaran daerah pemilihan (dapil) dan evaluasi keterwakilan politik masyarakat Bandung Barat di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Menurut Asep Dendi, dalam pertemuan bersama KPU, sejumlah agenda strategis telah dibahas.
Selain pemutakhiran data kepengurusan dan kader partai politik yang rutin dilakukan setiap semester, KPU juga menyampaikan berbagai formulasi terkait kemungkinan pemekaran dapil sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan representasi politik.
Ia menjelaskan, wacana pemekaran dapil masih berada pada tahap pembahasan awal dan belum menjadi keputusan final.
KPU Kabupaten Bandung Barat hanya bertugas menyusun formulasi serta melakukan pemetaan berdasarkan kondisi wilayah dan jumlah penduduk, sebelum nantinya diusulkan kepada KPU Provinsi dan KPU RI.
“Wacana ini sangat baik dan patut diapresiasi. KPU menunjukkan dukungannya terhadap upaya peningkatan kualitas representasi politik masyarakat. Namun keputusan akhirnya tentu harus melalui kajian mendalam dan mendapat persetujuan dari berbagai pihak, termasuk partai politik serta KPU RI,” ujar Asep Dendi.
Saat ini terdapat beberapa opsi yang sedang dibahas, mulai dari mempertahankan jumlah dapil yang ada hingga kemungkinan penataan menjadi enam atau tujuh dapil. Seluruh opsi tersebut akan dikaji berdasarkan aspek kependudukan, pemerataan wilayah, serta efektivitas representasi masyarakat.
Asep menilai, dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat yang kini mendekati 1,9 juta jiwa, sudah sewajarnya daerah ini mendapatkan perhatian lebih dalam penataan kursi legislatif, khususnya di tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat.
Ia membandingkan kondisi Bandung Barat dengan Kabupaten Bandung yang memiliki jumlah penduduk sekitar tiga juta jiwa dan memperoleh alokasi kursi yang jauh lebih besar. Menurutnya, perbedaan jumlah kursi yang saat ini dimiliki Bandung Barat masih belum sepenuhnya mencerminkan proporsi jumlah penduduk yang ada.
“Kalau melihat jumlah penduduk, Bandung Barat sudah mencapai sekitar 60 persen dari Kabupaten Bandung. Karena itu, kami mendorong agar alokasi kursi DPRD Provinsi untuk Bandung Barat dapat ditambah. Minimal menjadi lima hingga enam kursi agar representasi masyarakat lebih proporsional,” tegasnya.
Menurut Asep, perjuangan menambah jumlah kursi tersebut penting agar suara hampir dua juta warga Bandung Barat dapat terwakili secara lebih maksimal di tingkat provinsi. Ia berharap KPU Kabupaten Bandung Barat turut menyampaikan aspirasi tersebut kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI dalam proses pemetaan yang sedang berlangsung.
Selain membahas persoalan dapil, Asep juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal. Bagi PKB, apapun bentuk dan mekanisme pemilu yang nantinya diterapkan, persiapan menuju Pemilu 2029 harus dimulai sejak sekarang.
“Bagi PKB, apakah nanti pemilu nasional dan pemilu lokal dipisahkan atau tidak, kami tetap harus siap. Persiapan sudah berjalan dan seluruh struktur partai sedang berada dalam jalur yang tepat untuk menghadapi Pemilu 2029,” katanya.
PKB Bandung Barat, lanjut Asep, memasang target tinggi pada Pemilu 2029 mendatang. Setelah pada periode sebelumnya belum berhasil meraih kursi DPRD Provinsi Jawa Barat, partai berlambang bola dunia tersebut optimistis dapat menembus keterwakilan di tingkat provinsi.
“Target kami jelas, PKB harus menjadi pemenang di Bandung Barat. Optimisme itu harus dibarengi dengan kerja nyata dan persiapan yang matang. Kami yakin pada 2029 nanti PKB bisa memiliki keterwakilan di DPRD Provinsi Jawa Barat,” tandasnya.
Asep menambahkan, hingga saat ini partainya masih menunggu keputusan resmi terkait format sistem pemilu yang akan digunakan. Namun yang pasti, PKB akan menyesuaikan strategi dan terus memperkuat konsolidasi organisasi agar siap menghadapi setiap dinamika politik menjelang Pemilu 2029. (An/Red)
