BANDUNG BARAT – warna jembar.Com // Ketua DPD partai Golkar Kabupaten Bandung Barat (KBB), Dadan Supardan memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang sempat menjadi sorotan publik akibat kendala teknis yang terjadi dalam proses pendaftaran.
Menurutnya, berbagai gangguan sistem seperti error maupun blank harus menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali terulang pada pelaksanaan penerimaan siswa baru di masa mendatang.
Ia menegaskan, sebagai daerah yang terus berkembang dan semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, Kabupaten Bandung Barat harus mampu mempersiapkan sistem pelayanan publik dengan lebih baik, termasuk dalam pelaksanaan SPMB yang setiap tahunnya menyangkut kepentingan ribuan calon peserta didik dan orang tua.
“Kejadian-kejadian yang pernah terjadi harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Persiapan harus dilakukan jauh hari agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh calon peserta didik,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah perbaikan yang terus dilakukan oleh pihak terkait. Menurutnya, proses perbaikan yang sedang berjalan harus dimanfaatkan secara optimal oleh Dinas Pendidikan maupun masyarakat agar seluruh calon siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan di sekolah negeri.
Dadan menilai, permasalahan yang sempat muncul pada proses penerimaan peserta didik tingkat SMP harus menjadi pembelajaran penting bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
Sebagai salah satu kewenangan yang berada di bawah pemerintah daerah, pelaksanaan penerimaan siswa baru harus mendapatkan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proses penerimaan siswa baru, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA, agar tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Jangan sampai proses penerimaan siswa baru dinodai oleh praktik-praktik yang merugikan masyarakat, baik berupa titipan, permainan, maupun dugaan transaksi yang mencederai rasa keadilan. Pendidikan harus menjadi ruang yang bersih, transparan dan berintegritas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Kabupaten Bandung Barat yang kini memasuki usia ke-19 tahun sudah harus menunjukkan kedewasaan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Momentum Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat harus menjadi refleksi bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Apabila ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan siswa baru, Ketua DPD Partai Golkar meminta agar hal tersebut dibuktikan dengan data dan fakta yang jelas sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga berharap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di bawah kepemimpinan Bupati Jeje Ritchie Ismail dapat mengambil langkah tegas terhadap oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.
“Jika ada indikasi pelanggaran, mari kita buktikan bersama secara objektif. Pemerintah harus tegas terhadap siapa pun yang mencoba bermain dalam proses penerimaan siswa baru. Hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang adil harus dijaga,” katanya.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, serta lembaga pengawasan lainnya agar proses penerimaan siswa baru berjalan bersih dan transparan.
Di sisi lain, menjelang Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat ke-19, Ketua DPRD turut mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk keenam kalinya secara berturut-turut.
Menurutnya, raihan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan peraturan yang berlaku.
“Alhamdulillah, menjelang Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat ke-19, kita kembali memperoleh Opini WTP. Ini merupakan capaian yang baik dan harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ungkapnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penghargaan WTP tidak boleh hanya menjadi kebanggaan administratif semata. Lebih dari itu, keberhasilan tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“WTP bukan hanya soal laporan keuangan yang baik. Yang lebih penting adalah bagaimana hasil dari tata kelola tersebut dapat menghadirkan pembangunan yang nyata, jalan yang lebih baik, lapangan pekerjaan yang lebih luas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah adalah ketika rakyat benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
(An/ Redaksi)
