Ngamprah, WarnaJembar.com // Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat yang juga Ketua DPD Partai Golkar, Dadan Supardan, menyoroti serius persoalan penanganan korban keracunan makanan yang terjadi dalam program Bantuan Gizi Nusantara (BGN) di sejumlah wilayah Bandung Barat.
Ia menegaskan pentingnya kejelasan mekanisme pembiayaan pengobatan para korban, sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.
“Untuk BGN sendiri, kami masih mempertanyakan mekanisme penagihan dari rumah sakit. Saya sudah berkomunikasi dengan Plt Kepala Dinas Kesehatan terkait biaya pengobatan korban keracunan.Saat ini, kami mendorong agar Dinas Kesehatan segera berkoordinasi dengan pihak BGN agar semua persoalan pembiayaan bisa terselesaikan,” ujar Dadan Supardan di Ngamprah, Kamis (23/10/2025).
Menurutnya, rangkaian kejadian keracunan yang menimpa siswa-siswi di beberapa sekolah di Bandung Barat mulai dari wilayah Cihampelas, Cipongkor, Cisarua hingga Lembang menunjukkan bahwa perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di dapur-dapur penyedia makanan program BGN.
“Kita perlu mengetahui secara menyeluruh apa penyebab pastinya. Program BGN sejatinya adalah program yang sangat baik dan memiliki nilai positif bagi anak-anak didik kita.Namun, pelaksanaannya harus diperkuat, terutama dari sisi SOP di dapur. Kalau SOP-nya benar-benar dijalankan, tentu kejadian seperti ini bisa dicegah,” tegasnya.
Dadan juga menyoroti belum jelasnya penanggung jawab pembayaran biaya pengobatan korban yang dirawat di rumah sakit, baik negeri maupun swasta.
“Sampai saat ini, belum jelas siapa yang bertanggung jawab apakah pemerintah daerah atau pihak BGN. Kalau pemerintah daerah yang menanggung, tentu perlu dilakukan revisi anggaran, apalagi kejadiannya terjadi di tahun 2025 ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi, biaya penanganan korban keracunan di Bandung Barat bisa mencapai lebih dari Rp400 juta, yang sebagian besar berasal dari rumah sakit swasta.
Karena itu, DPRD mendorong adanya alokasi anggaran khusus atau dana tak terduga untuk penanganan kasus luar biasa seperti ini.
“Kita harap ke depan ada anggaran khusus untuk kejadian luar biasa seperti keracunan massal ini. Tidak mungkin dapur pelaksana mampu menanggungnya sendiri. Pemerintah daerah harus punya pos anggaran tanggap darurat, terutama untuk bidang kesehatan,” jelas Dadan.
Selain itu, ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap mitra penyedia makanan BGN, termasuk dalam hal seleksi dan sertifikasi dapur.
“Sertifikasi memang penting, tapi bukan jaminan utama. Banyak dapur yang belum tersertifikasi. Karena itu, pemerintah daerah juga harus dilibatkan sejak awal dalam proses seleksi dan pengawasan agar dapur yang beroperasi betul-betul layak dan aman,” tambahnya.
Dadan menilai, koordinasi yang baik antara BGN dan pemerintah daerah merupakan kunci utama. Ia mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan yang mulai berkomunikasi dengan pihak BGN, namun berharap sinergi itu lebih konkret ke depan.
“Kita tidak ingin kejadian di Cipongkor, Cihampelas, dan sekarang Lembang terus berulang. BGN adalah program bagus, tapi harus dipastikan keamanan dan pengawasannya benar-benar dijalankan dengan ketat,” pungkas Dadan Supardan. (An**)
