Bandung Barat – WarnaJembar.com // Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat terus membangun sinergi dengan partai politik melalui kegiatan roadshow dan silaturahmi politik.
Kali ini, KPU melakukan kunjungan ke DPD PKS Kabupaten Bandung Barat di sekretariat partai pada Kamis (21/5/2026) sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi serta mempersiapkan tahapan Pemilu dan Pilkada yang akan datang.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mensosialisasikan pemutakhiran data partai politik, pembaruan kepengurusan, serta penggunaan sistem aplikasi terbaru yang akan menjadi basis administrasi partai politik dalam menghadapi proses verifikasi dan tahapan kepemiluan mendatang.
Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung Barat, Imam Budiman, menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, komunikasi yang dibangun antara penyelenggara pemilu dan partai politik merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas demokrasi dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Silaturahmi ini bukan hanya mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mendapatkan informasi terbaru terkait pemutakhiran data partai politik yang menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, PKS Kabupaten Bandung Barat siap menindaklanjuti seluruh hasil sosialisasi yang disampaikan KPU, termasuk melakukan pembaruan data kepengurusan melalui aplikasi terbaru yang telah disiapkan oleh penyelenggara pemilu.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh data partai tetap akurat, valid, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Partai Politik dan regulasi kepemiluan, partai politik diwajibkan memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam struktur kepengurusan.
Imam menegaskan bahwa PKS berkomitmen untuk terus memberikan ruang yang luas bagi perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik dan pembangunan daerah.
“Keterwakilan perempuan merupakan amanat regulasi yang harus dijalankan. Kami akan terus mendorong keterlibatan perempuan dalam kepengurusan maupun aktivitas politik sebagai bagian dari penguatan demokrasi yang inklusif,” katanya.
Selain itu, pembahasan juga mengarah pada kemungkinan adanya perubahan daerah pemilihan (dapil) yang dapat terjadi menjelang tahapan pemilu mendatang.
Menanggapi hal tersebut, PKS menyatakan kesiapan untuk mengikuti seluruh kebijakan dan mekanisme yang nantinya ditetapkan oleh KPU.
Menurut Imam, proses verifikasi partai politik yang telah dijalani PKS sejauh ini berjalan baik dan seluruh persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi.
Karena itu, pihaknya optimistis dapat menghadapi berbagai dinamika politik yang akan terjadi pada tahapan berikutnya.
“Apapun keputusan yang nantinya ditetapkan terkait dapil maupun tahapan verifikasi, PKS Kabupaten Bandung Barat siap mengikuti dan menyesuaikan diri. Kami telah mempersiapkan seluruh kebutuhan organisasi dan administrasi secara maksimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, PKS Kabupaten Bandung Barat juga menargetkan peningkatan perolehan kursi legislatif pada Pemilu mendatang. Target tersebut akan dicapai melalui penguatan struktur partai, konsolidasi kader hingga tingkat akar rumput, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Roadshow yang dilakukan KPU Kabupaten Bandung Barat ini menjadi bukti pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik dalam mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas, transparan, dan berintegritas.
Melalui pemutakhiran data yang akurat, penguatan kelembagaan partai, serta peningkatan partisipasi masyarakat, diharapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada mendatang dapat berlangsung lebih baik dan semakin dipercaya publik. (An**)
