Bandung Barat – Warna jembar.com // Kemacetan kronis di kawasan Cimareme kembali menjadi sorotan. Di tengah ramainya pembahasan rencana pembangunan flyover yang sempat disampaikan Gubernur Jawa Barat, masyarakat masih harus menghadapi antrean kendaraan panjang setiap hari tanpa kepastian kapan solusi nyata akan hadir.
Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Yacob Anwar Lewi, menegaskan bahwa persoalan kemacetan Cimareme sudah tidak bisa dianggap sebagai masalah biasa.
Menurutnya, kondisi tersebut telah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga keselamatan masyarakat.
“Perjalanan dari kawasan Permata menuju Simpang Cimareme yang seharusnya hanya beberapa menit, kini bisa memakan waktu lebih dari setengah jam. Ini menunjukkan bahwa kemacetan sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar wacana,” ujar Yacob.
P4KBB berencana menggelar aksi penyampaian aspirasi sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat.
Aksi tersebut akan difokuskan untuk mendorong percepatan realisasi pembangunan flyover Cimareme yang selama ini dinilai hanya menjadi pembahasan tanpa kepastian.
Menurut Yacob, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga instansi terkait lainnya.
Salah satu usulan yang terus didorong adalah pertemuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian PUPR guna membahas pembagian tanggung jawab, terutama terkait pembebasan lahan dan pendanaan proyek flyover.
“Kami ingin semua pihak duduk bersama dan menunjukkan keseriusannya. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban kemacetan sementara solusi yang dijanjikan tidak kunjung direalisasikan,” katanya.
Ia juga menyoroti belum optimalnya langkah pemerintah daerah dalam memanfaatkan berbagai peluang dan mekanisme pengajuan program strategis ke pemerintah pusat. Menurutnya, apabila ada kemauan politik yang kuat, maka proses percepatan pembangunan bisa dilakukan lebih maksimal.
Di sisi lain, Yacob mengapresiasi respons Bupati Bandung Barat yang dinilai memiliki perhatian terhadap persoalan kemacetan Cimareme. Namun demikian, ia menilai dukungan tersebut harus dibuktikan melalui langkah nyata dan terukur.
Sorotan tajam turut diarahkan kepada DPRD Kabupaten Bandung Barat. P4KBB mempertanyakan komitmen sejumlah anggota dewan yang sebelumnya menyatakan dukungan terhadap perjuangan pembangunan flyover, namun hingga kini belum terlihat adanya hasil konkret dalam bentuk penganggaran maupun langkah strategis lainnya.
“Masyarakat butuh bukti, bukan janji. Apa yang pernah disampaikan kepada kami saat audiensi harus diwujudkan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang karena ucapan yang tidak diikuti tindakan nyata,” tegasnya.
Menurut Yacob, pembangunan flyover Cimareme bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan kebutuhan seluruh masyarakat Bandung Barat.
Selain mengurai kemacetan, keberadaan flyover juga diyakini akan mendukung aktivitas ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat pelayanan pemerintahan, hingga membantu kendaraan darurat seperti ambulans mencapai tujuan tanpa hambatan.
Ia mencontohkan kondisi kemacetan parah yang kerap terjadi di kawasan Cimareme, yang tidak jarang membuat kendaraan darurat kesulitan melintas. Situasi tersebut dinilai menjadi bukti bahwa persoalan kemacetan tidak lagi sekadar soal kenyamanan, tetapi sudah menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat.
P4KBB menegaskan akan terus mengawal perjuangan pembangunan flyover Cimareme hingga benar-benar terwujud. Organisasi tersebut berharap seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dapat bersinergi dan menjadikan proyek tersebut sebagai prioritas pembangunan.
“Bandung Barat sudah hampir dua dekade berdiri. Sudah saatnya masyarakat mendapatkan solusi nyata terhadap persoalan kemacetan yang selama ini menjadi keluhan bersama. Flyover Cimareme jangan lagi menjadi sekadar janji yang terus diulang, tetapi harus diwujudkan demi kepentingan masyarakat luas,” pungkas Yacob Anwar Lewi.(Red).
