Bandung Barat -WarnaJembar.com // Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya menjadi tugas legislatif semata, namun juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, Muhamad Mahdi, dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) bertema mitigasi bencana yang digelar di Kantor DPD PKS Kabupaten Bandung Barat, Jumat (8/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Muhamad Mahdi menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat terhadap fungsi pengawasan pemerintah sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang kerap mengancam wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan P3D terus menunjukkan peningkatan. Hal itu menjadi bukti bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya program-program pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, respons masyarakat terhadap pelaksanaan P3D sangat luar biasa. Selama ini masyarakat menganggap fungsi pengawasan hanya ada pada DPRD, padahal masyarakat juga memiliki hak dan peran untuk mengawasi jalannya program pemerintah,” ujar Muhamad Mahdi.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut tidak hanya membahas pengawasan pemerintahan, tetapi juga memberikan edukasi terkait langkah mitigasi bencana, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan saat terjadi bencana.
Muhamad Mahdi menilai, langkah paling penting dalam penanggulangan bencana adalah upaya pencegahan sejak dini. Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan akibat ulah manusia menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya bencana.
“Kita harus lebih fokus pada langkah antisipasi sebelum bencana terjadi. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana persiapan menghadapi potensi bencana. Pada dasarnya, banyak bencana terjadi akibat ulah manusia sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, mitigasi bencana telah menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah, termasuk melalui regulasi dan kebijakan yang disiapkan pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Barat, Asep Sehabudin, mengatakan bahwa sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam membangun budaya sadar bencana.
Menurutnya, penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
“Hari ini kami memberikan sosialisasi terkait mitigasi dan penanganan kebencanaan kepada masyarakat. Karena urusan bencana bukan hanya urusan pemerintah daerah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu dan keluarga,” ujarnya.
Asep mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki sedikitnya delapan potensi bencana besar, di antaranya longsor, banjir, dan pergerakan tanah yang menjadi ancaman paling dominan di sejumlah wilayah.
Ia mengimbau masyarakat agar memiliki kesiapsiagaan dasar menghadapi kondisi darurat, seperti memahami jalur evakuasi, titik aman, hingga barang penting yang harus diselamatkan ketika bencana terjadi.
“Bencana tidak mengenal waktu, tempat, maupun siapa korbannya. Karena itu setiap keluarga harus memiliki kesiapan dan kewaspadaan menghadapi situasi darurat,” tambahnya.
Melalui kegiatan P3D tersebut, DPRD Kabupaten Bandung Barat berharap tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat pengawasan pembangunan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di wilayah Bandung Barat. (An/Red)
