Bandung Barat-Warnajembar. com// Suasana berbeda terjadi di lingkungan Kantor Dinas PUTR dan Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat pada Rabu, 9 Juli 2025. Seratus anggota Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) menggelar aksi damai sebagai bentuk protes terhadap berbagai persoalan yang dinilai mencoreng tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut.
Dalam aksinya, LAKI menyampaikan sejumlah tuntutan dan catatan kritis terkait dugaan tindak pidana korupsi yang diduga terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Tidak hanya itu, LAKI juga menyoroti persoalan carut-marut pengelolaan perizinan yang dinilai menghambat iklim investasi di daerah, yang imbasnya berpotensi menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua LAKI Kabupaten Bandung Barat, Gunawan Rasyid, dalam pernyataan di sela-sela aksi menyebutkan bahwa pihaknya sudah berulang kali berupaya melakukan komunikasi dan audiensi dengan pihak terkait, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, namun upaya tersebut tak kunjung mendapat respons yang memadai.
“Kami melakukan aksi ini bukan tanpa alasan. Sudah berkali-kali kami sampaikan, sudah coba komunikasi bahkan ke pimpinan DPRD, tapi tidak ada tindak lanjut serius. Maka, demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi ke depan, kami turun ke jalan,” tegas Gunawan.
Dugaan Monopoli Proyek dan KKN
Gunawan juga menyinggung soal indikasi pengondisian pemenang tender dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUTR.
Menurutnya, meski nama perusahaan berbeda, namun diduga kuat masih dikuasai oleh kelompok penyedia tertentu, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan persaingan sehat.
“Ini bukan lagi rahasia umum, kami sudah kantongi banyak data. Praktik semacam ini jelas melanggar hukum, memperkaya kelompok tertentu, dan masuk dalam kategori tindak pidana korupsi berdasarkan UU Tipikor,” lanjutnya.
Masalah Perizinan Berliku
Selain itu, LAKI juga menyoroti buruknya sistem pelayanan perizinan di Kabupaten Bandung Barat yang dinilai lamban, tidak transparan, dan rawan pungli oleh oknum. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya investasi dan membuat pelaku usaha enggan menanamkan modal di daerah tersebut.
Gunawan bahkan mengungkapkan pengalaman pribadi saat dirinya diminta membantu proses izin sebuah perusahaan di wilayah Cipeundeuy yang selama lebih dari enam bulan tak kunjung selesai tanpa alasan yang jelas. Hal ini disebutnya sebagai contoh nyata buruknya pelayanan birokrasi di KBB.
Desak Pemerintah Daerah dan DPRD Bertindak
Dalam kesempatan itu, LAKI mendesak DPRD KBB agar lebih serius menindaklanjuti laporan masyarakat. Gunawan menegaskan, DPRD sebagai representasi rakyat harus bisa bersikap tegas dan transparan dalam menanggapi berbagai keluhan terkait dugaan praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang di pemerintahan daerah.
Disayangkan, Kepala Dinas PUTR KBB tidak hadir dalam agenda tersebut meski sudah diundang. Menurut LAKI, sikap tersebut mencerminkan lemahnya tanggung jawab moral dan ketidaksiapan pejabat publik dalam menghadapi kritik konstruktif dari masyarakat.
Evaluasi Kinerja dan Mutasi Pejabat
Gunawan menambahkan, pihaknya akan terus mengawal proses mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Ia menilai, masih banyak pejabat yang tidak layak menduduki posisi strategis karena diduga memiliki rekam jejak buruk.
“Kami akan kirimkan laporan ke BKPSDM Jawa Barat, bahkan ke tim assessment yang menangani evaluasi pejabat agar ini jadi bahan pertimbangan. Jangan sampai orang-orang yang tidak kredibel tetap dipertahankan,” tegasnya.
Penutup: Harapan untuk Perbaikan
Di akhir aksinya, LAKI menyampaikan harapan agar jajaran Pemkab Bandung Barat berani melakukan introspeksi, transparansi, serta bersedia membenahi sistem agar bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Aksi damai ini sekaligus menjadi pesan moral bahwa masyarakat akan terus mengawal pemerintahan agar berjalan sesuai aturan hukum dan amanah rakyat.(*An/tek)
