Ngamprah – Warna jembar.com // Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Coretax dan Administrasi Keuangan bertempat di Vila Pasundan GBR 3, Kecamatan Ngamprah, pada Jumat (14/11/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar reformasi birokrasi nasional.
Acara ini diikuti oleh jajaran pejabat struktural, bendahara, pengelola keuangan, serta seluruh unsur yang terlibat dalam manajemen administrasi keuangan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan KBB.
Peningkatan Kompetensi ASN dalam Pengelolaan Keuangan
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat, Dr. H.M. Lukmanul Hakim, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini dan mengapresiasi seluruh peserta yang hadir.
“Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, serta selaras dengan perkembangan teknologi dan tuntutan reformasi birokrasi,” ujarnya.
Beliau menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan ASN dalam menjalankan tugas-tugas administrasi keuangan sesuai regulasi yang berlaku, khususnya terkait penerapan sistem perpajakan berbasis digital.
Implementasi Sistem Coretax: Integrasi Data yang Lebih Mudah
Dalam pemaparannya, Dr. Lukman menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah mengimplementasikan Coretax, sebuah sistem perpajakan baru yang dirancang untuk mempermudah integrasi data wajib pajak, memperkuat akurasi informasi, serta meningkatkan transparansi.
Melalui sistem ini, NPWP kini diintegrasikan dengan NIK, sehingga proses aktivasi dapat dilakukan hanya dengan menggunakan KTP.
“Nomor NPWP saat ini sudah sama dengan nomor KTP. Aktivasi dapat dilakukan secara mandiri, dan pelaporan SPT pribadi maupun lembaga menjadi jauh lebih mudah melalui sistem Coretax DJP,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa meskipun setiap anggota keluarga baik suami maupun istri harus memiliki NPWP masing-masing, pelaporan SPT tetap dilakukan oleh satu kepala keluarga, sehingga proses administrasi perpajakan menjadi lebih efisien.
Penguatan Tertib Administrasi SPJ
Selain sosialisasi sistem perpajakan digital, kegiatan ini juga menekankan pentingnya penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dokumen administratif sekaligus bentuk tanggung jawab moral dalam pengelolaan anggaran pemerintah.
Dr. Lukman menyampaikan bahwa masih sering ditemui berbagai kendala dalam penyusunan SPJ, baik dari segi kelengkapan dokumen, kesesuaian data, maupun ketepatan waktu pelaporan.
“Tertib administrasi bukan hanya tuntutan peraturan, tetapi juga wujud profesionalisme ASN. Setiap kegiatan harus memiliki dokumen pertanggungjawaban yang valid, lengkap, dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Beliau menekankan pentingnya kehati-hatian, koordinasi antar bidang, serta ketepatan waktu dalam setiap proses administrasi untuk mencegah potensi kesalahan dan memastikan kualitas laporan keuangan yang lebih baik.
Penguatan Komitmen Bersama
Kegiatan sosialisasi ini menjadi bentuk nyata komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung transformasi tata kelola keuangan berbasis teknologi serta penguatan kapasitas aparatur.
Pemerintah daerah berharap kegiatan ini dapat meningkatkan disiplin, pemahaman, dan konsistensi seluruh ASN dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di akhir kegiatan, Kepala Dinas menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia atas terselenggaranya acara ini.
“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata dan menjadi langkah penting dalam peningkatan kualitas administrasi keuangan di lingkungan instansi kita,” tutupnya. (Aa/Red)
