Warnajembar.com-Kab. Bandung Barat // Anggota DPR RI dari Komisi IV Fraksi Partai Golkar, H. Dadang M. Naser, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan III tahun 2024–2025 dengan menggandeng berbagai elemen strategis masyarakat seperti petani, peternak, distributor pupuk, aktivis, serta tokoh organisasi masyarakat.
Dalam pertemuan yang digelar, Dadang menyampaikan sejumlah hal penting terkait sektor pangan, lingkungan, dan infrastruktur wilayah Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.
Dorongan untuk Bandara Kertajati sebagai Pusat Kargo Internasional
Dalam dialognya, Dadang menyoroti potensi besar Bandara Kertajati yang menurutnya layak dijadikan sebagai bandara khusus kargo, termasuk untuk lalu lintas barang impor dan ekspor seperti ikan, tumbuhan, dan hewan hidup.
Ia menekankan pentingnya penempatan Balai Karantina di lokasi tersebut agar ekosistem logistik pertanian dan peternakan dapat terintegrasi dengan baik.
“Bandara Kertajati jangan dibiarkan sepi. Harus jadi bandara kargo internasional. Barang hidup, barang mati, semua bisa terdistribusi dari sana. Balai karantina sudah ada, tinggal didorong lebih aktif,” tegas Dadang.
Ia pun mengapresiasi ide dari tokoh masyarakat Kosgoro, Kang Jana, yang turut mendorong optimalisasi fungsi Bandara Kertajati. Tak hanya itu, ia mengusulkan agar Bandara Husein Sastranegara tetap difungsikan untuk penerbangan domestik guna mendukung konektivitas daerah.
Soroti Peralihan Lahan dan Kerusakan Lingkungan
Dadang juga mengkritisi peralihan fungsi lahan di wilayah Bandung Barat, terutama di daerah pegunungan seperti Cililin yang mulai dipadati oleh pembangunan perumahan. Ia menilai hal ini melanggar prinsip tata ruang dan mengancam kelestarian lingkungan.
“Lahan hijau harus tetap lebih dari 60 persen. Tidak boleh ada rumah di atas gunung. Tata ruang harus dijaga ketat dengan sanksi pidana yang tegas,” ujar Dadang.
Ia menawarkan solusi melalui konsep agroforestri, yakni pemanfaatan kembali lahan kritis dengan tanaman produktif yang ramah lingkungan seperti kopi, nangka, kelor, hingga aren yang bisa menghasilkan energi terbarukan dan produk ekspor.
Distribusi Pupuk dan Masalah Kuota
Dalam resesnya, Dadang mengungkapkan keresahan petani terkait penurunan kuota pupuk bersubsidi di beberapa kecamatan. Ia mencatat adanya penurunan drastis dari 1.500 ton menjadi hanya 300 ton di sejumlah wilayah, termasuk di Kabupaten Bandung Barat.
“Harga sudah oke, tapi kuantitasnya jauh berkurang. Ini akan saya bawa ke Jakarta untuk ditindaklanjuti agar subsidi pupuk benar-benar menyentuh kebutuhan petani,” tegasnya.
Dadang juga mendorong kolaborasi antara petani, peternak, UMKM, dan koperasi dalam satu gerakan bersama, yaitu semangat Sabilulungan. Ia menekankan pentingnya edukasi dan peran media dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pertanian modern dan ramah lingkungan.
Tanggapan terhadap Isu TPS Sarimukti dan Citarum
Menanggapi masalah penumpukan sampah di TPS Sarimukti yang sudah melebihi kapasitas, Dadang mendukung langkah cepat Gubernur Jawa Barat dalam pembangunan inspirator, dengan catatan teknologi yang digunakan harus ramah lingkungan dan tidak menghasilkan asap berbahaya.
Terkait kondisi Sungai Citarum di Batujajar yang dipenuhi eceng gondok dan sampah, Dadang meminta BBWS Citarum bekerja lebih serius tanpa alasan kekurangan anggaran.
“BBWS jangan hanya alasan kurang anggaran. Bersama rakyat, TNI, dan Polri, kita bisa hidupkan lagi semangat Citarum Harum. Ini tanggung jawab bersama, bukan saling tunjuk,” tegasnya.
Komitmen terhadap Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sebagai anggota DPR RI dari dapil Jawa Barat II, Dadang menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan ketersediaan dan kualitas bibit unggul serta alat pertanian modern. Ia bahkan menggagas pengembangan penggunaan drone pertanian di masa mendatang.
Menurutnya, Indonesia harus mampu mandiri pangan. Ia menyoroti ketergantungan pada impor seperti buah, beras, hingga daging, padahal Indonesia memiliki potensi agrikultur yang sangat besar.
Reses kali ini menjadi ajang penting untuk menyerap aspirasi rakyat secara langsung, serta merancang kebijakan strategis berbasis kebutuhan lokal.
Dadang M. Naser menegaskan bahwa perubahan nyata harus dimulai dari kolaborasi semua pihak, dan Jawa Bara khususnya Kabupaten Bandung dan Bandung Barat harus menjadi pelopor pembangunan berbasis ekologi dan kemandirian pangan (**Anne)
