Cisarua – WarnaJembar.Com // Para pengurus RT dan RW di Kabupaten Bandung Barat yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat justru dihadapkan pada ketidakpastian.
Hingga pertengahan April 2026, insentif yang seharusnya mereka terima sejak Januari belum juga terealisasi, tanpa disertai penjelasan resmi dari pemerintah daerah.
Situasi ini menimbulkan kekecewaan sekaligus tanda tanya di kalangan pengurus lingkungan. Mereka menilai, peran penting RT dan RW dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat belum diimbangi dengan perhatian yang layak dari pemerintah.
Ketua RW 09 sekaligus Ketua Forum RW Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, H. Aan, mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada kejelasan terkait pencairan insentif tersebut.
“Kami mempertanyakan kejelasan insentif RT dan RW selama empat bulan ini. Apakah akan dibayarkan atau tidak, karena sampai sekarang belum ada informasi yang pasti,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Ia menjelaskan, selama ini mekanisme penyaluran insentif dilakukan melalui kecamatan sebelum diteruskan kepada para pengurus RT dan RW. Untuk tingkat RW, besaran insentif sekitar Rp185 ribu per bulan nominal yang mungkin tidak besar, namun memiliki makna penting sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.
Di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan masyarakat, kondisi ini dinilai ironis. RT dan RW yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam berbagai urusan administratif dan sosial justru harus menunggu tanpa kepastian atas hak mereka.
“Kami membantu pemerintah langsung di lapangan, mengurus berbagai kebutuhan warga setiap hari. Tapi justru kami dibiarkan tanpa kejelasan,” tegasnya.
H. Aan pun mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk segera memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan yang lebih luas di tingkat bawah.
“Jangan sampai kami yang berada di garis depan pelayanan merasa diabaikan. Setidaknya berikan kepastian, bukan dibiarkan menunggu tanpa arah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah maupun dinas terkait mengenai keterlambatan pencairan insentif tersebut. Kondisi ini semakin memperkuat kesan lambannya respons pemerintah terhadap persoalan yang menyentuh langsung para pelayan masyarakat di tingkat akar rumput. (An/Red)
