Pengertian pemotongan anggaran untuk posyandu ini menjadikan polemik yang terjadi pada forum RW sehingga spekulasi semakin berkembang dengan pengertian bahwa pemotongan ini dianggap merupakan langkah yang kurang bijaksana, dari pemotongan anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang seharusnya Rp 300 ribu, lalu dipotong menjadi Rp 150 ribu.

Wawan Suparwan Ketua RW 27 mengatakan, awalnya kesepakatan yang dilakukan oleh pihak posyandu ini tanpa koordinasi oleh pihak RW lalu mereka melakukan kesepakatan, namun setelah berlalu lama dari posyandu baru ada yang mengeluhkan hal pemotongan itu, sehingga pihak forum RW sepakat untuk mempertanyakan hal ini kepada pihak Desa.

“Kami baru tau kesepakatan pemotongan anggaran itu dari 300 ribu di potong menjadi 150 ribu berarti separuhnya, sudah anggaran 1 tahun, dipotong pula, atuh kasihan posyandu nya. Jadi kami para forum RW sepakat untuk datang ke Desa mempertanyakan hal ini tapi Alhamdulillah sekarang uang itu sudah dikembalikan lagi” paparnya disela diskusi itu.

Begitupun yang diungkapkan Toni Permana salah satu Ketua RW 06 yang juga menganggap hal ini sebagai mis komunikasi saja sehingga terjadi hal seperti ini. “Tapi Alhamdulillah setelah kedatangan kami ini, maka semua uang 150 Ribu yang dipotong itu sudah dikembalikan kepada kader posyandu dan semua sudah beres” jelasnya.

Sekretaris Desa Padalarang Lalan Purnama yang mewakili Kepala Desa saat tidak hadir pada diskusi itu mengatakan kepada bangbara.com, bahwa hal ini hanya mis komunikasi saja, padahal pihak posyandu sudah diberikan penjelasan kebutuhan akan uang yang dipotong itu.

“Pemotongan itukan untuk kebutuhan kegiatan posyandu desa juga dan semua sudah tertera. Ini juga anggaran APBDES bukan anggara pemda atau Provinsi. Kami juga yang inisiatif untuk mengadakan anggaran ini, karena dengan tujuan agar para kader tetap semangat” tegasnya.

Masih menurut Lalan, awalnya tahun 2015 pernah ada anggaran yang pernah diberikan oleh posyandu sebesar Rp.1 juta, sebagai peningkatan kapasitas operasional posyandu namun karena pernah sempat kisruh juga, akhirnya kucuran anggaran yang disebut dari APBDES tersebut, dihentikan dan yang ada hanya anggaran PMT saja sebesar Rp.300 ribu itu.

“Untuk anggaran yang diberikan ini tidak ada di desa lain, yang ada hanya ada di Desa Padalarang saja. Yang dianggarkan oleh desa untuk perbaikan gizi yang disiapkan Rp. 300 ribu yang di sebut dana PMT itu” paparnya.

Untuk anggaran yang disebut-sebut Rp 1 juta lalu dipotong Rp.400 ribu itu sekarang sudah tidak ada lagi sejak 2016. Dan potongan itupun sebagai kebutuhan posyandu yang telah disepakati sebelumnya. Seperti pengadaan seragam serta lainya.

“Kan yang melaksanakan kesepakatan itu posyandu untuk beli seragam dan lainya, bukan RW. Jadi RW tidak faham. Sedang yang tandatangan saja itu kan ketua Posyandu dan bukan RW. Berhubung dari pada pembicaraan yang tidak karuan maka saya inisiatif untuk mengumpulkan disini semua” jelasnya.

Lalan menyangkal kalau anggaran yang dipotong tersebut adalah dana Refitalisasi yang diberikan provinsi. “Itu semua anggaran desa yang dialokasikan, bukan dana refit. Kalau untuk dana refit itu sudah pasti masuk ke rekening masing-masing dan tidak melalui desa. Besaran anggaran Refitalisasi dari provinsi itu Rp 1.750.000 beda lagi dengan yang kami diskusikan ini” katanya. (Adn/001)